Mentan ungkap alasan perlunya sensus pertanian lima tahun sekali

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyatakan sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menilai sensus pertanian di Indonesia memiliki jeda yang terlalu lama, yaitu 10 tahun.

Jokowi sebelumnya mengungkapkan, idealnya sensus pertanian di Indonesia dilakukan setiap 5 tahun sekali. Hal ini mengingat banyak perubahan yang terjadi di lapangan pada sektor pertanian.

"Data 10 tahun kata Presiden juga disampaikan itu ketinggalan, dengan kondisi akselerasi yang ada seperti sekarang. Kalau dulu masih mungkin lah. Tapi kalau sekarang kan perubahan terlalu cepat, jadi perlu dilakukan 5 tahun sekali," tutur Syahrul usai menghadiri acara Pencanangan ST2023 oleh Presiden RI, Senin (15/5).

Menurutnya, dengan sensus berjangka waktu 5 tahun sekali, maka akurasi data bisa dioptimalkan. Sensus ini juga berfungsi, utamanya antara lain untuk menentukan jumlah pupuk bersubsidi yang dibutuhkan petani. Selama ini, kata Syahrul, kebutuhan pupuk Indonesia mencapai 24 juta ton, namun keuangan negara yang rendah hanya mampu menyediakan 8 juta hingga 11 juta ton.

"Jadi bukan kelangkaan pupuk, tapi memang kita yang memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, pupuk tidak boleh salah dalam penyalurannya ke masayarakat," ucapnya.

Dengan melakukan sensus pertanian juga pemanfaatan digitalisasi data, maka ke depan dapat diketahui kendala yang terjadi apakah pada data, suplai, atau operasional di lapangan.

Syahrul juga menyampaikan, karena minimnya keuangan negara untuk menyediakan subsidi pupuk bagi 69 komoditi, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi hanya untuk 9 komoditi. Selain itu, persoalan pupuk menurutnya juga bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia.

"Harga pupuk itu natriumnya juga yang lainnya itu impor dari luar. Harganya juga tiga kali lipat, dan itu kesulitan yang ada. Jadi pupuk tidak menjadi soal hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, bahkan Amerika juga," kata Syahrul.

Sebelumnya, pada kesempatan yang sama, Jokowi menilai pelaksanaan sensus pertanian 2023 penting, karena dari hasil data yang dibutuhkan mampu menjadi landasan pembentukan kebijakan yang tepat. Sedangkan hal ini yang menjadi permasalahan Indonesia.

"Kita tahu, untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat, butuh data yang akurat. Sering ini kita kedodoran di sini. Lahan pertanian kita berapa, butuh pupuk berapa, sering data kita itu tidak siap dan tidak akurat," kata Jokowi.

Nantinya, sensus pertanian akan berlangsung selama dua bulan, yakni mulai 1 Juni 2023 hingga 31 Juli 2023 dengan mencakup 7 subsektor, meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan jasa pertanian.